Detail Cantuman  |  UPT. PERPUSTAKAAN UIN Ar-Raniry Banda Aceh

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP FATWA ULAMA
(Kajian Antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Indonesia Dan Jabatan Mufti Negeri Kedah, Malaysia)

Nama / Nim : Nassor Bin Abdul Khani / 131 008 786
Fakultas / Jurusan : Syariah / Perbandingan Madzhab
Tebal Skripsi : 109 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri MA
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc, MA
Hari / Tanggal : Sabtu / 27 Juni 2015

ABSTRAK
Fatwa adalah penjelasan tentang sesuatu masalah hukum, serta sebagai masukan di dalam aktivitasnya untuk pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang merupakan suatu kebutuhan, sehingga menjadi aspek yang penting dalam membentuk sebuah corak kehidupan yang Islami serta alat ukur bagi kemajuan masyarakat Islam yang harmonis. Pada masa ini, fatwa diputuskan oleh suatu lembaga resmi yang diiktiraf oleh negara dalam memberi jawaban dan solusi terhadap permasalahan umat yang sedang berlaku. Bahkan umat Islam menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Lembaga fatwa adalah satu bagian dari bagian lembaga resmi pemerintah lainnya di antaranya ialah MPU Aceh dan Jabatan Mufti Negeri Kedah yang diberikan kewenangan untuk membuat fatwa. Dalam pada itu MPU Aceh berfungsi memberikan rekomendasi serta pertimbangan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Tujuan skripsi ini ditulis adalah untuk mengetahui perbedaan berkenaan kepastian hukum terhadap fatwa ulama antara MPU Aceh dan Jabatan Mufti Negeri Kedah. MPU Aceh melaksanakan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, sedangkan Jabatan Mufti Negeri Kedah menggunakan Perlembagaan Persekutuan, Perkara 74 (2) dan butiran 1, Senarai Negeri, Jadwal Kesembilan dan Enakmen 10, Enakmen Mufti dan Fatwa (Kedah Darul Aman) 2008 sebagai dasar untuk menjalankan ketentuannya. Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif komparatif untuk membandingkan isi yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedua lembaga fatwa tersebut. Perbedaan yang dapat dilihat adalah fatwa MPU Aceh adalah keputusan berhubung dengan syari’at Islam, pertimbangan dan rekomendasi, sedangkan fatwa Jabatan Mufti Negeri Kedah bukan sekadar penerangan hukum syarak tetapi penerangan hukum yang bersifat perundangan apabila melalui prosedur dan diwartakan, serta dikenakan tindakan Mahkamah Syari’ah di dalam Negeri Kedah sebagai otoritas kepada orang yang melanggar fatwa.