Detail Cantuman  |  UPT. PERPUSTAKAAN UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama/Nim : T. Irvan Kurniadi / 140808067 Fak/Jurusan : Syari’ah dan Ekonomi Islam/ HPI Tanggal Sidang Munaqasyah : 12 Agustus 2014 Lulus Dengan Nilai :
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA Pembimbing II : Chairul Fahmi, MA
ABSTRAK
Secara umum Pemilukada secara langsung yang dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya mengacukepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU ini tidakmensyaratkan kepala daerah harus mampu membaca Al-Quran, menjalankan hukum Islam, danseterusnya sebagaimana ketika Rasulullah dan Khullafaurrasyidin memimpin Negara Islam.Seiring Provinsi Aceh sebagai daerah yang bersifat istimewa dan khusus, maka pelaksanaan Pilkasung di Aceh terdapat beberapa persyaratan yang berbeda secara nasional baik untukpemilihan gubernur/wakil gubernur, maupun bupati/wakil bupati termasuk walikota dan wakilwalikota. Menurut ketentuan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 yang tidak dimiliki oleh daerahlain di Indonesia adalah kepala daerah harus mampu membaca Al-Quran, taat menjalankan syariatIslam, mampu menjalankan butir-butir MoU Helsinki, dan wajib bersuku Aceh (orang Aceh). Masalah yang diteliti dalam Skripsi ini adalah: Apa itu Pemilukada dan landasan hukumpelaksanaannya, dan Apakah proses pemilukada langsung di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012telah memenuhi nilai-nilai pemilihan pemimpin dalam Islam. Untuk memperoleh jawaban daripertanyaan penelitian tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan (library research)sekaligus penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan data primer dan datasekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptifkomparatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemilukadaadalah suatu proses dan sistem pemilihan dalam menentukan kepala daerah yang melibatkanseluruh masyarakat yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah menikah. Mengenai landasanhukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah dan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Adapun mengenai pemilukada secaralangsung yang dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 secara umum belummemenuhi nilai-nilai Islam karena pemilihan kepala daerah pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin tidak melibatkan seluruh warga negara, tetapi dipilih dan ditunjuk langsungoleh kepala negara. Kemudian Pilkadasung di Kabupaten Nagan Raya lebih banyak mengabaikannilai-nilai Islam karena antar tim sukses saling fitnah, meneror, menghina dan menyebar kebencianterhadap yang lain, bahkan antara satu keluarga terjadi perkelahian dan hingga sekarang belum baik kembali.