Detail Cantuman  |  UPT. PERPUSTAKAAN UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Nama : Jumaidi S
NIM : 141008775
Fakultas/ Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Hambatan dan Strategi Pelaksanaan Qanun Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Maisir/Judi (Studi Kasus
di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2015 M/ 16 Dzulqaidah 1436 H
Tebal Skripsi : 76
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M. Si.
Pembimbing II : Syuhada, M. Ag.


Perjudian merupakan salah satu kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang telah disepakati. Perjudian digolongkan kepada salah satu perbuatan tindak pidana karena bertentangan dengan KUHP, Qanun, Agama serta membahayakan Masyarakat, Bangsa dan Negara. Pelanggaran maisr bukan hanya pada aksi pelakunya saja, melainkan memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan maisir tersebut juga dilarang apalagi menjadi backing atau pelindung. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir/ Judi dan bagaimana strategi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan qanun tersebut. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research), dengan menggunakan data-data. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Dalam skripsi ini lebih menggambarkan masalah hambatan dan strategi dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian ditemukan bahwa hambatan dan strategi dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, dimana banyak hambatan dalam pelakasanaan qanun ini sehingga menjadi suatu kendala dalam mencegah perjudian di Kecamatan Singkil, dari berbagai hambatan-hambatan yang ditemui maka berbagai strategi telah dilakukan untuk mencegah perjudian di Kecamatan Singkil. Dari paparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan qanun tersebut adalah; kurangnya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dukungan dan peran dari masyarakat, tidak adanya kerja sama antara Wilayatul Hisbah dan kepolisian, kurangnya anggaran operasional dan personil Wilayatul Hisbah sangat minim dan jarang patroli. Oleh karena itu perlu adanya suatu solusi atau strategi untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan tesebut seperti pembinaan, pengawasan dan mensosialisasikan antara sesama masyarakat.