Detail Cantuman  |  UPT. PERPUSTAKAAN UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Nama : Khairul Ikbal
Nim : 141 008 728
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dalam Kasus Pidana dikaitkan dengan SKB di Kecamatan Keumala ditinjau Menurut Fiqh
Tanggal sidang : 14 Januari 2016
Tebal skripsi : 55
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA.
Pembimbing II : Misran, S.Ag.,M.Ag

Kata Kunci : Peradilan, Adat, Gampong, Fiqh

Dalam membentuk hukum nasional bangsa Indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam proses pelaksanaan peradilan adat di wilayah adat Kecamatan Keumala, terdapat suatu kesenjangan serta permasalahan antara peradilan adat yang ada di wilayah Kecamatan Keumala dengan aturan yang diatur dalam surat keputusan bersama Gubernur, Kapolda dan Ketua MAA. Dalam surat keputusan bersama Gubernur, Kapolda dan Ketua MAA jelas ada mekanisme yang harus ditempuh untuk melakukan musyawarah sebagai proses penyelesaian suatu kasus, seperti adanya tertib administrasi peradilan adat yang tidak dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Keumala. Terdapat beberapa kasus pidana yang diselesaikan melalui peradilan Adat. Adapun kasus-kasusnya adalah seperti kasus pelepasan ternak di sawah warga, pencemaran nama baik, penganiayaan ringan serta pencurian dalam keluarga. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama: Apakah mekanisme dalam peradilan adat gampong di Kecamatan Keumala sudah sesuai dengan SKB atau tidak. Kedua, Bagaimanakah tinjauan fiqh terhadap pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana di Kecamatan Keumala. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama: Mekanisme peradilan adat gampong di Kecamatan Keumala tidak sesuai dengan SKB karena tidak adanya tertib administrasi peradilan adat sebagaimana yang diatur dalam SKB. Kedua, Pelaksanaan putusan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana pada masyarakat Kecamatan Keumala sejalan dengan pandangan fiqh, dimana upaya yang ingin di capai adalah perdamaian diantara pihak yang bertikai dan perdamaian tersebut dapat tercapai dengan cara yang mudah, Kesimpulannya adalah fiqh dapat menerima secara menyeluruh pelaksanaan putusan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana pada masyarakat Kecamatan Keumala sejauh hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara’ dan dapat diterima karena membawa maslahat dengan cara yang mudah bagi umat Islam.