Detail Cantuman  |  UPT. PERPUSTAKAAN UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Nama : Nurhidayani
Nim : 141008769
Fakultas/ Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Tindakan dalam Undang-undang Perikanan Ditinjau Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang : 25 Februari 2016
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, MA
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, MH


Kata Kunci: Sanksi Tindakan dan Illegal Fishing.
Sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam tidak dikenal dengan jelas kata illegal fishing tetapi, perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu jarimah, dengan dikenakan hukuman ta’zir sebagai sanksi tindakan. Masalah yang akan menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa bentuk-bentuk sanksi tindakan dalam Undang-undang perikanan dan apa tinjauan fiqh jinayat terhadap pemberian sanksi tindakan dalam Undang-undang Perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu, mengkaji Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian hukum yang sedang ditangani. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dengan membaca buku, artikel dan jurnal untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan sanksi tindakan dalam illegal fishing. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu pemberian sanksi tindakan dalam Undang-undang Perikanan membakar atau menenggelamkan kapal nelayan asing tersebut sah, dalam hukum pidana Islam dikategorikan jarimah ta’zir. Sedangkan sanksi tindakan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (4) tidak membuat para pelaku merasa takut untuk mengulanginya bahkan semakin bertambah banyak nelayan asing yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Dari penelitan ini dapat disimpulkan bahwa kasus illegal fishing sangat merugikan negara sehingga mencapai triliun yang di peroleh dari hasil sumber daya ikan dan termasuk juga perampokan aset-aset negara.