Detail Cantuman  |  UPT. PERPUSTAKAAN UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Nama : Ariyah
Nim : 121008569
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari’ah
Judul : Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut
Hukum Islam(Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan
Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)
Tanggal Munaqasyah :13 Februari 2015
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : EMK.Alidar S.Ag.,M.Hum
Pembimbing II : Arifin Abdullah,S.Hi., MH

Kata Kunci: Ganti Rugi Hak Pakai dan Tanah Negara

Konsep Ganti Rugi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 dan Keppres No. 55 Tahun 1993 yakni berupa Ganti Rugi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang bentuknya dapat berupa tanah pengganti, pemukiman kembali, dan bentuk-bentuk Ganti Rugi lainnya yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pemanfaatan tanah negara telah diatur dalam Perundang-Undangan Pokok Agraria, termasuk salah satunya mengenai Hak Pakai atas tanah negara Pasal 41 ayat (1) UUPA yaitu Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, dengan syarat, serta hak, dan kewajiban yang telah disepakati. Tanah Negara adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara yang meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari dari hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan hukum Adat atau pun hukum Barat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, bagaimana konsep Ganti Rugi terhadap Hak Pakai atas tanah negara menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Metode dan Mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa Ganti Rugi atas Hak Pakai tanah negara, dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pembayaran Ganti Rugi tanah lahan kampus Universitas Teuku Umar oleh Pemkab Aceh Barat. Jenis penelitian ini dilakukan secara Normatif Sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang kaedah-kaedah hukum atau peraturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan dengan melihat dan mengkaji realitas/fakta yang terjadi dalam masyarakat. Selain dari konsep Ganti Rugi secara Hukum Agraria, ditemukan pula konsep Ganti Rugi dalam peraturan Khusus dalam Provinsi Aceh yang di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menyatakan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang salah satunya mengenaiperaturan dalam pemerintahan di aturoleh pemerintah Kota/Kabupaten sehingga menemukan kebijakan konsep baru yakni Ganti Peunayah.